Piagam Badal Haji adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pihak yang menggantikan orang lain melaksanakan ibadah haji. Piagam ini berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang telah menunaikan ibadah haji atas nama orang lain yang berhalangan.
Piagam Badal Haji sangat penting karena menjadi bukti sah pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, piagam ini juga memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain tanpa harus hadir langsung ke tanah suci. Secara historis, Piagam Badal Haji telah digunakan selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari praktik keagamaan Islam.
Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang Piagam Badal Haji, termasuk persyaratan, prosedur penerbitan, dan manfaatnya. Pembaca akan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang piagam penting ini dan perannya dalam praktik ibadah haji.
Piagam Badal Haji
Piagam Badal Haji memegang peranan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Berbagai aspek penting terkait piagam ini perlu dipahami untuk memastikan kelancaran dan keabsahan pelaksanaannya.
- Definisi
- Fungsi
- Syarat Penerbitan
- Prosedur Pendaftaran
- Biaya
- Jangka Waktu Berlaku
- Penggantian Haji
- Hak dan Kewajiban
- Konsekuensi Pelanggaran
- Perkembangan Terkini
Aspek-aspek tersebut meliputi definisi dan fungsi Piagam Badal Haji, syarat dan prosedur penerbitannya, biaya yang diperlukan, jangka waktu berlakunya, proses penggantian haji, hak dan kewajiban yang melekat, serta konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran. Selain itu, pemahaman tentang perkembangan terkini terkait Piagam Badal Haji juga sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memahami aspek-aspek ini secara komprehensif, penyelenggaraan ibadah haji melalui Piagam Badal Haji dapat berjalan sesuai syariat dan terhindar dari permasalahan.
Definisi
Definisi Piagam Badal Haji sangat penting untuk dipahami dalam penyelenggaraan ibadah haji. Piagam ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pihak yang menggantikan orang lain melaksanakan ibadah haji. Dengan memahami definisi yang tepat, penyelenggaraan ibadah haji melalui Piagam Badal Haji dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan terhindar dari permasalahan.
- Unsur Piagam
Piagam Badal Haji terdiri dari beberapa unsur penting, seperti identitas pihak yang melaksanakan haji, identitas pihak yang diwakili, tanggal pelaksanaan haji, dan tanda tangan pejabat berwenang.
- Fungsi Bukti
Piagam Badal Haji berfungsi sebagai bukti sah bahwa seseorang telah menunaikan ibadah haji atas nama orang lain yang berhalangan. Piagam ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan dokumen pernikahan, warisan, dan lain sebagainya.
- Syarat Penerbitan
Penerbitan Piagam Badal Haji memiliki beberapa syarat, seperti adanya akad badal haji yang sah, kesesuaian identitas pihak yang melaksanakan dan yang diwakili, serta pembayaran biaya yang telah ditetapkan.
- Implikasi Hukum
Piagam Badal Haji memiliki implikasi hukum yang kuat. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat berujung pada sanksi, seperti pembatalan haji atau bahkan hukuman pidana.
Dengan memahami definisi dan berbagai aspek terkait Piagam Badal Haji, penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan dengan lebih baik. Piagam ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keabsahan dan ketertiban penyelenggaraan ibadah haji.
Fungsi
Fungsi Piagam Badal Haji sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Piagam ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:
Bukti Sah Pelaksanaan Haji
Piagam Badal Haji berfungsi sebagai bukti sah bahwa seseorang telah menunaikan ibadah haji atas nama orang lain yang berhalangan. Piagam ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan dokumen pernikahan, warisan, dan lain sebagainya.
Melindungi Hak Pihak yang Berhalangan
Piagam Badal Haji juga berfungsi untuk melindungi hak pihak yang berhalangan melaksanakan ibadah haji. Dengan adanya piagam ini, pihak yang berhalangan dapat memastikan bahwa ibadahnya tetap terlaksana walaupun tidak dapat hadir secara langsung.
Mencegah Penyalahgunaan
Piagam Badal Haji juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya piagam ini, pihak yang tidak berhak tidak dapat dengan mudah melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain.
Dengan demikian, fungsi Piagam Badal Haji sangat penting dalam memastikan keabsahan, ketertiban, dan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Piagam ini menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak pihak yang berkepentingan dan mencegah terjadinya penyimpangan.
Syarat Penerbitan
Syarat Penerbitan memiliki kaitan yang sangat erat dengan Piagam Badal Haji. Syarat-syarat tersebut merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh piagam tersebut. Tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, pihak yang ingin melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain tidak dapat memperoleh Piagam Badal Haji.
Salah satu syarat penting dalam penerbitan Piagam Badal Haji adalah adanya akad badal haji yang sah. Akad ini merupakan perjanjian antara pihak yang melaksanakan haji dengan pihak yang diwakili. Akad ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak, adanya objek yang jelas (ibadah haji), dan adanya ijab kabul.
Selain akad badal haji, syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah kesesuaian identitas pihak yang melaksanakan haji dengan pihak yang diwakili. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ibadah haji benar-benar dilaksanakan oleh orang yang tepat. Pihak yang melaksanakan haji harus menyertakan dokumen identitas yang sah, seperti paspor atau kartu tanda penduduk.
Syarat-syarat penerbitan Piagam Badal Haji ini sangat penting untuk dipahami oleh pihak-pihak yang ingin melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain. Dengan memahami dan memenuhi syarat-syarat tersebut, proses penerbitan Piagam Badal Haji dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prosedur Pendaftaran
Prosedur pendaftaran merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memperoleh Piagam Badal Haji. Tanpa mengikuti prosedur yang benar, pihak yang ingin melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain tidak dapat memperoleh piagam tersebut. Prosedur pendaftaran ini biasanya diatur oleh lembaga atau organisasi yang berwenang, seperti Kementerian Agama atau biro perjalanan haji.
Umumnya, prosedur pendaftaran Piagam Badal Haji meliputi beberapa tahap, seperti pengisian formulir pendaftaran, penyerahan dokumen pendukung, dan pembayaran biaya pendaftaran. Dokumen pendukung yang diperlukan biasanya meliputi fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk, surat keterangan dari pihak yang diwakili, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran. Pihak yang mendaftar juga harus memastikan bahwa akad badal haji telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Prosedur pendaftaran ini sangat penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa pihak yang melaksanakan haji adalah orang yang tepat dan memenuhi syarat. Selain itu, prosedur ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan mengikuti prosedur pendaftaran yang benar, umat Islam dapat memperoleh Piagam Badal Haji secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Biaya
Biaya merupakan salah satu komponen penting dalam penerbitan Piagam Badal Haji. Piagam ini tidak dapat diterbitkan tanpa adanya pembayaran biaya yang telah ditetapkan. Biaya tersebut digunakan untuk menutupi berbagai keperluan, seperti biaya administrasi, biaya transportasi, dan biaya akomodasi.
Besaran biaya Piagam Badal Haji bervariasi tergantung pada lembaga atau organisasi yang menerbitkannya. Namun, secara umum, biaya tersebut meliputi:
- Biaya pendaftaran
- Biaya pembuatan paspor (jika belum memiliki)
- Biaya tiket pesawat
- Biaya akomodasi di Mekah dan Madinah
- Biaya transportasi selama di Arab Saudi
- Biaya konsumsi
- Biaya manasik haji
Pembayaran biaya Piagam Badal Haji menjadi tanggung jawab pihak yang melaksanakan ibadah haji. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang diwakili untuk membantu meringankan biaya tersebut. Dengan memahami rincian biaya yang diperlukan, pihak-pihak terkait dapat mempersiapkan dana yang cukup untuk memperoleh Piagam Badal Haji.
Jangka Waktu Berlaku
Jangka waktu berlaku Piagam Badal Haji adalah aspek penting yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang ingin melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain. Piagam ini memiliki batas waktu tertentu, di mana setelah melewati batas tersebut, piagam tidak lagi dapat digunakan.
Jangka waktu berlaku Piagam Badal Haji biasanya ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang menerbitkannya. Di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan jangka waktu berlaku Piagam Badal Haji selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Hal ini berarti, pihak yang melaksanakan haji atas nama orang lain harus menggunakan piagam tersebut dalam kurun waktu tersebut. Jika melebihi batas waktu, maka piagam tersebut tidak lagi berlaku dan pihak yang melaksanakan haji harus mengajukan permohonan penerbitan piagam baru.
Pentingnya jangka waktu berlaku Piagam Badal Haji terletak pada kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya jangka waktu berlaku, pihak yang berkepentingan dapat memastikan bahwa ibadah haji yang dilaksanakan atas nama orang lain benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jangka waktu berlaku juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan Piagam Badal Haji, seperti pemalsuan atau penggunaan piagam oleh pihak yang tidak berhak.
Penggantian Haji
Penggantian haji adalah salah satu aspek penting yang berkaitan erat dengan Piagam Badal Haji. Penggantian haji merupakan proses pengalihan pelaksanaan ibadah haji dari pihak yang berhalangan kepada pihak lain yang mewakilinya. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait penggantian haji:
- Identitas Pihak yang Digantikan
Identitas pihak yang digantikan harus jelas dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah, seperti paspor atau kartu tanda penduduk. Pihak yang digantikan harus berhalangan untuk melaksanakan ibadah haji karena alasan tertentu, seperti sakit, usia lanjut, atau meninggal dunia.
- Identitas Pihak yang Menggantikan
Pihak yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji, seperti beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan mampu secara fisik dan finansial. Pihak yang menggantikan juga harus memperoleh persetujuan dari pihak yang digantikan atau ahli warisnya.
- Akad Badal Haji
Akad badal haji adalah perjanjian antara pihak yang digantikan dengan pihak yang menggantikan. Akad ini harus dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi. Akad ini berisi ketentuan-ketentuan penting, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak serta besaran biaya yang disepakati.
- Fungsi Piagam Badal Haji
Piagam Badal Haji berfungsi sebagai bukti sah bahwa penggantian haji telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piagam ini diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang, seperti Kementerian Agama. Piagam ini menjadi dasar bagi pihak yang menggantikan untuk melaksanakan ibadah haji atas nama pihak yang digantikan.
Aspek-aspek penggantian haji tersebut sangat penting untuk dipahami oleh pihak-pihak yang ingin melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain. Dengan memahami dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, proses penggantian haji dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam.
Hak dan Kewajiban
Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Piagam Badal Haji memiliki kaitan yang erat dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Piagam ini menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban tersebut, sehingga pemahaman yang komprehensif tentang aspek ini sangat penting.
Salah satu hak utama yang dimiliki oleh pihak yang melaksanakan haji atas nama orang lain berdasarkan Piagam Badal Haji adalah hak untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam. Pihak yang melaksanakan haji berkewajiban untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Selain itu, pihak yang melaksanakan haji juga berhak atas imbalan atau upah yang telah disepakati dalam akad badal haji.
Di sisi lain, pihak yang diwakili juga memiliki hak untuk memperoleh laporan pelaksanaan ibadah haji dari pihak yang melaksanakan haji. Laporan ini harus memuat informasi lengkap tentang seluruh rangkaian ibadah haji yang telah dilaksanakan, termasuk bukti-bukti pendukung seperti foto dan video. Selain itu, pihak yang diwakili juga berkewajiban untuk memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati dalam akad badal haji, seperti biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi.
Dengan memahami hak dan kewajiban yang melekat pada Piagam Badal Haji, semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Piagam Badal Haji menjadi instrumen penting untuk menjamin hak-hak pihak yang berkepentingan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.
Konsekuensi Pelanggaran
Konsekuensi pelanggaran merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan dengan Piagam Badal Haji. Konsekuensi ini timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Piagam Badal Haji. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang melaksanakan haji maupun pihak yang diwakili.
Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pemalsuan Piagam Badal Haji. Pelanggaran ini dapat merugikan pihak yang diwakili, karena pihak yang melaksanakan haji tidak benar-benar melaksanakan ibadah haji sesuai dengan yang disepakati. Akibatnya, pihak yang diwakili tidak mendapatkan pahala haji dan ibadah hajinya tidak sah.
Konsekuensi pelanggaran terhadap Piagam Badal Haji dapat berupa pembatalan haji, pencabutan izin haji, dan sanksi hukum. Pembatalan haji berarti ibadah haji yang dilaksanakan tidak sah dan tidak dianggap sebagai ibadah haji yang mabrur. Pencabutan izin haji berarti pihak yang melanggar tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya. Sanksi hukum dapat berupa denda atau bahkan pidana penjara.
Oleh karena itu, penting bagi pihak yang melaksanakan haji dan pihak yang diwakili untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam Badal Haji. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan tersebut, semua pihak dapat terhindar dari pelanggaran dan konsekuensi yang timbul dari pelanggaran tersebut. Selain itu, Piagam Badal Haji dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjamin pelaksanaan ibadah haji yang sah dan sesuai dengan syariat Islam.
Perkembangan Terkini
Perkembangan terkini dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki dampak yang signifikan terhadap Piagam Badal Haji. Perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam ibadah haji berkontribusi pada perubahan lanskap Piagam Badal Haji.
Salah satu perkembangan terkini yang penting adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses penerbitan Piagam Badal Haji. Saat ini, beberapa lembaga atau organisasi yang berwenang telah menerapkan sistem pendaftaran dan penerbitan Piagam Badal Haji secara online. Hal ini memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan Piagam Badal Haji dan mempercepat proses penerbitannya.
Selain itu, perubahan regulasi juga berdampak pada Piagam Badal Haji. Misalnya, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan peraturan baru tentang syarat dan ketentuan penerbitan Piagam Badal Haji. Perubahan regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan dalam ibadah haji.
Perkembangan terkini dalam Piagam Badal Haji juga didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam ibadah haji. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan masyarakat akan Piagam Badal Haji yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanya Jawab Seputar Piagam Badal Haji
Tanya jawab berikut akan membahas pertanyaan-pertanyaan umum dan mengklarifikasi aspek-aspek penting terkait Piagam Badal Haji.
Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan Piagam Badal Haji?
Jawaban: Piagam Badal Haji adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pihak yang menggantikan orang lain melaksanakan ibadah haji.
Pertanyaan 2: Siapa saja yang berhak mendapatkan Piagam Badal Haji?
Jawaban: Pihak yang berhak mendapatkan Piagam Badal Haji adalah orang yang menggantikan pihak lain melaksanakan ibadah haji karena alasan tertentu, seperti sakit, lanjut usia, atau meninggal dunia.
Pertanyaan 3: Bagaimana cara mendapatkan Piagam Badal Haji?
Jawaban: Piagam Badal Haji dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada lembaga atau organisasi yang berwenang, seperti Kementerian Agama atau biro perjalanan haji.
Pertanyaan 4: Berapa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan Piagam Badal Haji?
Jawaban: Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan Piagam Badal Haji bervariasi tergantung pada lembaga atau organisasi yang menerbitkannya, meliputi biaya pendaftaran, pembuatan paspor, tiket pesawat, akomodasi, dan konsumsi.
Pertanyaan 5: Apa saja hak dan kewajiban pihak yang melaksanakan haji dengan Piagam Badal Haji?
Jawaban: Pihak yang melaksanakan haji dengan Piagam Badal Haji berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan dan berkewajiban melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sesuai syariat Islam.
Pertanyaan 6: Apa saja konsekuensi pelanggaran terhadap ketentuan Piagam Badal Haji?
Jawaban: Konsekuensi pelanggaran terhadap ketentuan Piagam Badal Haji dapat berupa pembatalan haji, pencabutan izin haji, dan sanksi hukum.
Dengan memahami tanya jawab ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang komprehensif tentang Piagam Badal Haji dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang aspek hukum dan etika terkait Piagam Badal Haji.
Tips Seputar Piagam Badal Haji
Bagian ini akan menyajikan beberapa tips penting terkait Piagam Badal Haji untuk membantu umat Islam melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tip 1: Pastikan Piagam Badal Haji Sah dan Valid
Pastikan Piagam Badal Haji diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tip 2: Lengkapi Dokumen yang Dibutuhkan
Siapkan dan lengkapi seluruh dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Piagam Badal Haji, seperti paspor, surat keterangan, dan akad badal haji.
Tip 3: Pilih Pihak Pelaksana yang Tepat
Pilih pihak yang akan melaksanakan ibadah haji dengan cermat, pertimbangkan kredibilitas, pengalaman, dan kesiapannya.
Tip 4: Pahami Hak dan Kewajiban
Pahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam Piagam Badal Haji.
Tip 5: Jaga Komunikasi yang Baik
Jalin komunikasi yang baik dan terbuka antara pihak yang melaksanakan haji, pihak yang diwakili, dan pihak terkait lainnya.
Tip 6: Dokumentasikan Pelaksanaan Haji
Dokumentasikan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji, seperti foto, video, dan laporan tertulis, sebagai bukti sah.
Tip 7: Antisipasi Kendala dan Persiapan Alternatif
Antisipasi kemungkinan kendala yang dapat terjadi selama pelaksanaan ibadah haji dan siapkan rencana alternatif untuk mengatasinya.
Tip 8: Manfaatkan Teknologi untuk Kemudahan
Manfaatkan teknologi untuk memudahkan proses pengajuan dan penerbitan Piagam Badal Haji, seperti melalui sistem pendaftaran online.
Dengan mengikuti tips-tips tersebut, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan mereka dalam melaksanakan ibadah haji melalui Piagam Badal Haji. Hal ini akan membantu memastikan ibadah haji yang sah, sesuai syariat Islam, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan demikian, Piagam Badal Haji menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang dimensi spiritual dan etika dalam pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait dengan Piagam Badal Haji.
Kesimpulan
Pembahasan mengenai Piagam Badal Haji telah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya dan perannya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Piagam ini memastikan terlaksananya ibadah haji bagi pihak yang berhalangan, sekaligus melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.
Beberapa poin utama yang perlu ditekankan adalah:
- Piagam Badal Haji merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi, berfungsi sebagai bukti sah pelaksanaan ibadah haji atas nama orang lain.
- Penerbitan Piagam Badal Haji memiliki syarat dan prosedur yang jelas, mencakup aspek hukum dan keabsahan.
- Pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam Piagam Badal Haji sangat penting untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang sesuai syariat dan terhindar dari permasalahan.
Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan, ibadah haji melalui Piagam Badal Haji dapat menjadi sarana untuk meraih keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Piagam ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kesucian dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, sesuai dengan tuntunan agama Islam.
